Kabupaten Tuban saat ini diperintah oleh seorang bupati bernama Bapak Fathul Huda, dengan wakil bupati bernama Bapak Noor Nahar Husein, beralih ke daerah Propinsi Jawa Timur, saat ini diperintah oleh Pak Dhe Karwo dengan wakil gubernur bernama Gus Ipul. Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur itu terpilih memerintah untuk periode kedua.
Empat orang itu, memerintah sangat banyak rakyat yang mempunyai sangat banyak pula kebutuhan dan keinginan. Terkadang, dan seringkali antara pemerintah dengan rakyat terjadi mis komunikasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tidak jarang malah mengorbankan kebutuhan hidup rakyat.
Karena mis komunikasi ini, para pemikir seringkali berpikiran sebenarnya kedudukan pemerintah dan rakyat itu mana yang 'lebih tinggi'?
Ditengah-tengah rakyat sendiri jawaban akan pertanyaan itu terpecah. Ada yang mengalah dan mengamini pemerintah berkedudukan lebih tinggi, dan patut mendapat 'kuasa' dalam banyak hal. Ada yang meneketehe tidak mau turut campur, yang penting kebutuhan dia dan keluarganya tercukupi. Dan ada pula yang menjawab bahwa rakyat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah.
Bukan untuk saling gumede, tetapi untuk mencari tahu sebenarnya posisi pemerintah dan rakyat itu bagaimana, sehingga kedua belah pihak bisa saling menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh keikhlasan.
Rakyat sudah seharusnya berkuasa lebih dibandingkan pemerintah. Contohnya saja, kurang tepat kalau pejabat pemerintah ketika naik mobil malah dikawal oleh voorijder dan menyuruh-nyuruh rakyat untuk menepi. Sebaiknya pemerintah itu juga sama-sama berkendara tanpa pengawalan petugas. Bukankah rakyat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah? Bukankah pemerintah dipilih oleh rakyat untuk mengurusi 'harta benda' rakyat?
Begini, agar lebih mudah berpikir tentang posisi kedudukan pemerintah dan rakyat.
Seumpama kamu punya dua buah rumah megah, tidak mungkin kan kalau kamu tempatin dan kamu rawat sendiri? Membagi waktunya susah untuk menempati dan merawat dua buah rumah megah. Oleh karena ketidak mampuan kamu itu, kamu memilih seorang atau dua orang yang kamu anggap cakap dan mampu menempati dan merawat rumah megah punyamu. Kamu membayar dia untuk menempati dan merawatnya.
Si penerima amanat pengurusan rumah megah itu membuat aturan kalau setiap orang yang masuk ke rumah megah harus mencopot alas kaki mereka. Itu adalah aturan baku yang dibuat oleh pengurus rumah megahmu. Ketika suatu saat kamu berkunjung kesana dan tak mengindahkan aturan itu, apa pantas pengurus rumahmu memarahimu? Apa pantas kamu harus mengalah dan menerima aturan yang dia buat?
Boleh memang mengalah, tetapi secara kepemilikian, kamu tetap berkedudukan lebih tinggi dibanding orang yang menerima amanat mengurus rumah megahmu. Pun begitu dengan kedudukan pemerintah di Indonesia ini. Seharusnya mereka sadar kalau rakyat lah yang harus diutamakan, jangan congkak dengan amanat jabatan yang saat ini diemban.
Empat orang itu, memerintah sangat banyak rakyat yang mempunyai sangat banyak pula kebutuhan dan keinginan. Terkadang, dan seringkali antara pemerintah dengan rakyat terjadi mis komunikasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tidak jarang malah mengorbankan kebutuhan hidup rakyat.
Karena mis komunikasi ini, para pemikir seringkali berpikiran sebenarnya kedudukan pemerintah dan rakyat itu mana yang 'lebih tinggi'?
Ditengah-tengah rakyat sendiri jawaban akan pertanyaan itu terpecah. Ada yang mengalah dan mengamini pemerintah berkedudukan lebih tinggi, dan patut mendapat 'kuasa' dalam banyak hal. Ada yang meneketehe tidak mau turut campur, yang penting kebutuhan dia dan keluarganya tercukupi. Dan ada pula yang menjawab bahwa rakyat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah.
Kalau saya mengamini yang ketiga. Rakyat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah.
Bukan untuk saling gumede, tetapi untuk mencari tahu sebenarnya posisi pemerintah dan rakyat itu bagaimana, sehingga kedua belah pihak bisa saling menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh keikhlasan.
Rakyat sudah seharusnya berkuasa lebih dibandingkan pemerintah. Contohnya saja, kurang tepat kalau pejabat pemerintah ketika naik mobil malah dikawal oleh voorijder dan menyuruh-nyuruh rakyat untuk menepi. Sebaiknya pemerintah itu juga sama-sama berkendara tanpa pengawalan petugas. Bukankah rakyat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah? Bukankah pemerintah dipilih oleh rakyat untuk mengurusi 'harta benda' rakyat?
Begini, agar lebih mudah berpikir tentang posisi kedudukan pemerintah dan rakyat.
Seumpama kamu punya dua buah rumah megah, tidak mungkin kan kalau kamu tempatin dan kamu rawat sendiri? Membagi waktunya susah untuk menempati dan merawat dua buah rumah megah. Oleh karena ketidak mampuan kamu itu, kamu memilih seorang atau dua orang yang kamu anggap cakap dan mampu menempati dan merawat rumah megah punyamu. Kamu membayar dia untuk menempati dan merawatnya.
Si penerima amanat pengurusan rumah megah itu membuat aturan kalau setiap orang yang masuk ke rumah megah harus mencopot alas kaki mereka. Itu adalah aturan baku yang dibuat oleh pengurus rumah megahmu. Ketika suatu saat kamu berkunjung kesana dan tak mengindahkan aturan itu, apa pantas pengurus rumahmu memarahimu? Apa pantas kamu harus mengalah dan menerima aturan yang dia buat?
Boleh memang mengalah, tetapi secara kepemilikian, kamu tetap berkedudukan lebih tinggi dibanding orang yang menerima amanat mengurus rumah megahmu. Pun begitu dengan kedudukan pemerintah di Indonesia ini. Seharusnya mereka sadar kalau rakyat lah yang harus diutamakan, jangan congkak dengan amanat jabatan yang saat ini diemban.
0 Komentar untuk "Mengubah Pola Pikir Kedudukan Pemerintah dan Rakyat"
Tinggalkan opini Anda, untuk turut dalam postingan ini [komentar dimoderasi dulu].